PAREPARE – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Kota Parepare yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare (Ampera), menggelar unjuk rasa, senin (1/9/2025).
Aksi digelar serentak di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di dua titik di Parepare, Polres dan Gedung DPRD. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan, pertama : menolak tindakan represif aparat, kedua : mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan ketiga : menolak kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPR RI. Aksi ini menjadi bentuk respons atas kebijakan nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Kami menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, di tengah krisis ekonomi rakyat, “Teriak salah satu orator di depan Gedung DPRD Parepare.
Sedangkan Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama dua wakil ketua dan perwakilan dari lima fraksi, turun langsung menemui massa.
Dalam pernyataan Kaharuddin menyatakan, komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat pusat. Kami sepakat, menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI di tengah krisis ekonomi rakyat, kami akan kawal aspirasi ini sampai ke pusat (Jakarta). Selain itu, kami DPRD Parepare juga mendukung terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagai upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
Tuntutan mahasiswa juga akan diteruskan, ke pimpinan partai di tingkat pusat.
Mahasiswa memberi tenggat waktu 2×24 jam kepada DPRD, untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI. Aksi di depan DPRD berlangsung damai, meski sempat diwarnai pembakaran ban. Aparat gabungan dari Polri, TNI, Brimob, Satpol PP, dan Damkar mengawal jalannya aksi dan turut membersihkan area pasca demonstrasi. (*)
