PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi Gerindra, Kamaluddin Kadir, merampungkan kegiatan reses atau penjaringan aspirasi di daerah pemilihannya di kecamatan Ujung. Reses ini di gelar dalam tiga sesi, masing – masing pada 17 dan 18 September 2025.Sesi pertama berlangsung di Balai Ainun, Kelurahan Mallusetasi, rabu, 17 September 2025. Sedangkan sesi kedua dan ketiga di lanjutkan keesokan harinya. Kegiatan ini di hadiri ratusan warga yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga bantuan social dan bantuan usaha.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah pengaspalan jalan di sekitar area Pasar Senggol, warga juga mempertanyakan dampak efisiensi anggaran terhadap percepatan pembangunan di wilayah mereka. Tak hanya itu, masyarakat juga menyuarakan aspirasi terkait penerima manfaat bantuan upah dalam satu kepala keluarga, yang berdampak bagi rumah tangga yang memiliki penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil.
Ketua Komisi I DPRD Parepare, Kamaluddin menyampaikan, komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat, terutama yang bersifat prioritas dan mendesak. Memang ada beberapa usulan yang belum terealisasi, karena keterbatasan alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Tapi kami tetap akan kawal, utamanya yang masuk skala prioritas. Terkait usulan pengaspalan Pasar Senggol, saya akan segera mengomunikasikannya dengan dinas teknis di pemerintah daerah. Untuk usulan tersebut akan kami sampaikan, agar dapat dimasukkan dalam program kerja SKPD terkait. Untuk persoalan bantuan sosial dan bantuan usaha, dengan memastikan adanya koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi.
“Kita akan duduk bersama instansi teknis, untuk mencari tahu kendalanya dan mencari jalan keluarnya. Sejumlah warga dalam kegiatan itu turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Kamaluddin yang dinilai aktif, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bantuan infrastruktur dan bantuan usaha disebut telah banyak terealisasi di wilayah tersebut. Menutup kegiatan reses, saya mengungkapkan, bahwa seluruh aspirasi yang terkumpul akan dibawa ke forum resmi DPRD, untuk diperjuangkan masuk dalam program kerja pemerintah daerah. Semua aspirasi akan kami catat dan kawal, tentu harus melalui pertimbangan skala prioritas dan manfaat bagi masyarakat luas, “Tutupnya. (*)
