PAREPARE – Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, nampak antusiasi mengkuti pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang dilakukan tim medis dari Puskesmas Lumpue. Kegiatan itu, berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Parepare, senin (26/5/2025).
Layanan PKG ini meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, tekanan darah, serta konsultasi dengan dokter umum dan dokter gigi. Tak hanya pegawai, sekretaris DPRD Kota Parepare, Arifuddin Idris pun ikut memeriksakan kesehatannya.
Kepala Puskesmas Lumpue, Suci Primawati hadir langsung mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan gratis di lingkup Sekretariat DPRD Kota Parepare.
Usai memeriksakan kesehatannya, Sekretaris DPRD (Sekwan) DPRD Kota Parepare, Arifuddin Idris mengatakan, kegiatan ini pada prinsipnya merupakan perhatian pemerintah kota, khususnya wali kota yang peduli terhadap Kesehatan para Aparatur Sipin Negara (ASN) di lingkup Pemkot Parepare, termasuk di Sekretariat DPRD Parepare. Kesehatan bagi setiap pegawai itu sangat penting dan krusial, dalam mendukung tugas-tugas pelayanan dan pemerintahan. Untuk menjaga kondisi setiap pegawai, terlebih menjaga Kesehatan sudah menjadi arahan pimpinan. Kepada kita semua, pentingnya menjaga kesehatan bagi setiap pegawai. Pegawai yang sehat pastinya produktif.
“Selain itu, pemeriksaan Kesehatan ini, juga sebagai upaya preventif untuk mengetahui sejak dini kondisi Kesehatan setiap pegawai. Upaya preventive untuk mencegah penyakit sejak dini melalui pemeriksaan Kesehatan ini. Jajaran Sekretariat DPRD antusias dengan pemeriksaan Kesehatan gratis ini, oleh tim medis dari Puskesmas Lumpue. Kita sudah sarankan ke seluruh staf dan pegawai untuk memanfaatkan pemeriksaan Kesehatan ini, “Jelasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Lumpue, Suci Primawati menyatakan, pihaknya akan terus memperluas cakupan sasaran pemeriksaan Kesehatan gratis ini. Target kita di Puskesmas Lumpue sebanyak 37 ribu sasaran. Besok hari ini, kita akan melaksanakan pemeriksaan Kesehatan di Dinas Perdagangan dan Dinas Sosial. (*)
