PAREPARE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan komitmennya untuk berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan setelah pihaknya menerima sejumlah tuntutan dari massa aksi Front Perjuangan Rakyat Parepare (FPRP), terkait isu pergudangan, pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pergeseran anggaran daerah, senin (15/9/2025).
Dalam keterangannya, Kaharuddin menekankan, bahwa kebijakan larangan gudang di dalam kota tidak seharusnya hanya bersifat represif, seharusnya pemerintah daerah berkewajiban menyediakan solusi alternatif, sebelum meminta pelaku usaha pindah. Pada prinsipnya kita tidak boleh mematikan usaha orang, kalau ada gudang dalam kota harus diminta pindah, pemerintah harus siapkan solusinya. Pemerintah dapat membangun gudang, untuk disewakan atau menyiapkan lahan agar pihak swasta, dapat membangun di atasnya. Terpenting, kebijakan yang diambil bijak dan humanis, sesuai semangat perda.
Lanjut Ketua DPRD Parepare menyatakan, untuk PBB keluhan masyarakat mengenai lonjakan tersebut, bahwa DPRD justru telah lebih dulu mendesak pemerintah untuk menghentikan penerapannya. Hal ini, disebabkan adanya kekeliruan perhitungan, seperti pada tanah pertanian di Kecamatan Bacukiki yang dikenakan tarif terlalu tinggi. Kami DPRD mendesak pemerintah menghentikan kebijakan ini, jadi jangan salah paham, kami DPRD justru berpihak pada masyarakat. Mengenai pergeseran anggaran, saya menjawab bahwa kondisi tersebut, terjadi karena adanya aturan dari pemerintah pusat.
“Saya menyebutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Kemendagri yang memperbolehkan pergeseran anggaran, tanpa persetujuan DPRD, cukup dengan laporan. Kami juga sudah protes ke Kemendagri, tapi faktanya aturan itu berlaku nasional, bukan hanya di Parepare. Saya mengakhiri pernyataannya, dengan menegaskan kembali komitmen DPRD Parepare, untuk terus mengawal aspirasi masyarakat. Untuk aspirasi yang disampaikan teman-teman aksi, akan kami teruskan dan kawal, dengan tetap mengedepankan solusi yang adil, bijak dan humanis, “Tutup Kaharuddin, didampingi oleh anggota DPRD Sappe dan Andi Fudail. (*)
